Cara Mengatasi Inflasi

Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju inflasi,
pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah
tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi, antara lain:

1. Kebijakan Fiskal
    Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan
    dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari
    pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dari luar negeri. Selain
    itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang
    bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran
    yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan
    kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber
    penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

2.Kebijakan Moneter
   Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999
   tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan
   Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank
   Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang
  dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku
   bunga.
Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat
krisis untuk merespons turunnya nilai rupiah adalah sebagai berikut :

a) Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN)
    dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran
    yang tidak mendesak.
b) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI
    (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi
    ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank
    Indonesia.
c) Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada
    saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar
    mengkhawatirkan.
d) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna
    memperketat pengeluaran melalui APBN serta menguarangi laju impor
    barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak
    swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar
    impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.

3.Kebijakan Ekonomi Internasional.
   Dalam hal ini pemerintah dan BI dapat mengintervensi kegiatan
   perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut biasanya juga bisa
   digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Hal ini
   tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengatur nilai tukar mata uang asing
   terhadap nilai mata uang di dalam negeri. Hal ini cuma sebagai bentuk intervensi
   pemerintah, namun mekanisme tetap mengikuti mekanisme pasar. Berbagai
   contoh kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh banyak negara,
   termasuk oleh Indonesia.